hukum tata pemerintahan. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menopang program tersebut, diantaranya dengan memasang spanduk bertulis “Buanglah Sampah Pada Tempatnya”. hukum tata pemerintahan

Epistemologi (Pengetahuan) Terminologi Metodologi Sistematika Teori dan. Biro. Demikian jawaban kami tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara, semoga bermanfaat. PP Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan. C. Palandeng, dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jala Permata, Jakarta. dr. Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Nur Asyiah. Sebaliknya, tindakan hukum adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat. Memberi pertimbangan kepada kepala negara yaitu Presiden terkait RUU APBN. Hetifah Sj Sumarto, Inovasi Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004. Hukum tata pemerintahan (HTP) Hukum tata pemrintahan dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan yang menyangkut hak dan kewajiban pemerintha sebabai pemegang kekuasaan dengang pihak yang diperintah ( rakyat, warga negara, penduduk dan publik. Cibinong, Inspektorat - Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan (AP) tentu menjadi angin segar bagi penyelenggara pemerintahan, karena UU ini akan menjadi payung bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan. PENGANTAR. 25. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum tersebut dilanggar, yaitu melalui sistem peradilan negara. • Ide konstitusionalisme ini salah satunya dikemukakanHukum tata pemerintahan mengatur hukum yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus. pengaturan dua. Pengertian HAN HAN dalam UUDNRI Tahun 1945 Perbedaan, persamaan & hubungan HTN dan HAN Sumber. Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat. Logemann berpendapat bahwa yang dipelajari dalam hukum tata negara ialah sebagai berikut: - Jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara atau dalam susunan ketatanegara tertentu - Orang yang mengadakan jabatan-jabatan itu -Cara melengkapi dengan pejabat. Kranenburg 2. UUD 1945 mengalami empat kali amendemen, sedangkan Konstitusi. Namun, kekuasaannya terbatas dan hanya diturunkan ketika melakukan tugas resmi. Meskipun dalam ruang penyebutan istilah yang berbeda, namun dalam perkembangan selanjutnya pemakaian istilah untuk bidang ilmu hukum ini diganti lagi menjadi istilah Hukum Administrasi. Si 1 INSTRUMEN PEMERINTAHAN 1. 1, September 2013 tentang pelayanan publik dan pembangunan, dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. ”. Kekuasaan tidak boleh hanya bertumpu pada satu jabatan atau satu pihak saja, karena rawan memicu tindakan. Di dalam karangan yang termuat dalam majalah Hukum tahun 1952 no 1 halaman 5, Mr. Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. H. Mirza Jirong. 149: BAB 7Keabsahan Tindakanatau Perbuatan Pemerintahan. Bratakusumah 1954 1219 1986 101001 DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMERINTAHAN Judul SOP PEMBUATAN LAPORAN KONSINYERING DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. 2017 • Wita Dwi Anugrah Valentine. Kusnardi, dkk, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. 28. Muchsan, 1985, Hukum Tata Pemerintahan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Muhammad Syarbini al-khatib, 1958, mughni al-Muhtaj, juz 3, Kairo: Mushthafa al-Baby al-Halaby . LEGAL STANDING WARGA MASYARAKAT SEBAGAI PENGGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Sebuah Terobosan Baru Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan UUAP) Arief Ali. upgris. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Biro sebagai salah satu perangkat daerah. Selain itu selama pemerintah orde baru birokrasi kita sangat besar dan mudah memperoleh dana anggaran. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Hukum Tata Usaha. 136) wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehab da penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek. atau hukum yang dibuat oleh aparatur. Sistem pemerintahan pada dasarnya mengkaji mengenai bagaimana lembaga-lembaga bekerja dengan memperhatikan tingkat kewenangan dan pertanggungjawaban antar lembaga di dalam bentuk negara. 4. Demikian Hukum Tata Negara berhubungan dengan badan-badan politik tersebut atau lembaga kenegaraan dimana politik tersebut. 8 Th. ; 23 cm. Hukum Tata Negara berkaitan dengan susunan negara atau organ dari negara (staats, inrichtingrecht, organisatierecht) dan posisi hukum dari warga negara berkaitan dengan hak-hak dasar 6 Ibid. Contohnya ialah peraturan gubernur Jawa Timur (Pak de Karwo) yang melarang kerapan sapi di Madura dengan kekerasan atau alat yang. ISBN. Deskripsi Fisik xii, 248 hlm. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 7 Beberapa istilah dalam bahasa asing lainnya yang diartikan sebagai HTN: 8 1. Superioritas hukum tidak dapat ditunjukkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan dan ditegakkan oleh organ-organ pemerintahan. Tulisan Hukum – Subbagian Hukum 1 PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Secara sederhana, hukum administrasi negara (HAN) atau yang juga dikenal sebagai hukum tata pemerintahan adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum Positif Indonesia- Diskresi diatur dalam ketentuan Pasal 22 – Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kansil dan Christine S. MPR, DPR & DPD. Bandung : PT Aditya Bakti 4. Jika membaca ketentuan. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1960. 6. 1974, 6 Aturan Pemerintahan, 2 Keputusan Presiden. Hukum tata negara. 14CST Kansildan Christine, Hukum tata Negara republic Indonesia,Jakarta,2008,Hlm 18. Hukum Tata Pemerintahan merupakan mata kuliah hukum yang bersifat dasar yang berisi tentang asas, teori dan konsep tentang aktivitas penyelenggaraan. id KONTRAK BELAJAR Identitas Mata Kuliah Nama Mata Kuliah : Peng. Hukum Tata Pemerintahan: Heteronom dan Otonom | PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Text Hukum Tata Pemerintahan: Heteronom dan Otonom. Hukum Tata Pemerintahan Heteronom adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. 31 Agustus 2021 hukum expert Administrasi , Hukum Pemerintahan , A. Diolah dari Indroharto, Ibid. Jl. A. Namun, pemerintah tidak membuka nama-nama merek susu tersebut. Suatu tata pemerintahan atau Governance (lihat Governance/Tata Pemerintahan) yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip (yang kemudian dikenal dengan “Sepuluh Prinsi Tata Pemerintahan yang Baik”), antara lain : Partisipasi, Penegakan Hukum, mewujudkan adanya penegakan huum dan kepastian hukum yang adil Transparansi,. Marjoko, Saputra Iswan dan Hasibuan Hawari. Hukum Tata Pemerintahan merupakan cabang ilmu hukum baru yang memisahkan diri berdasarkan obyeknya dari ilmu hukum yang lain pada sekitar abad ke-18; 2. SH. 10. Hukum publik c. Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Publik Dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan dan dari jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintahan Perbedaan badan hukum dan organ-organnya menurut van wijk yaitu badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan (harta kekayaan) yang. Ia menguraikan 3 unsur penting dalam Rule of Law, antara lain: [1] Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. MODUL 1 MENGENAL HUKUM TATA PEMERINTAHAN. Hukum Tata Pemerintahan yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara. Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh menteri maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administraif yaitu Presiden,” bunyi Pasal 12 ayat (4,5,6) PPtersebut. Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajibannya ditentukan oleh hukum waris. perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data. 23Tujuan Hukum Tata Negara. Instrumen pemerintah di klasifikasikan menjadi 4 yaitu : instrumen yuridis, instrumen materiil, instrumen personil/kepegawaian, instrumen keuangan negara. Download Free PDF View. Adapun asas-asas pendelegasian ada 7 yaitu: asas kepercayaan,asas delegasi atau hasil yangsupremasi hukum; 12) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada . Percepatan perubahan paradigma. “Hukum Tata Pemerintahan” Tri Widodo W. MODUL 1 MENGENAL HUKUM TATA PEMERINTAHAN. Para ahli hukum Indonesia memiliki pandangan tersendiri akan definisi tata hukum. Mirza Jirong. Tugas. [3]Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguhsungguh berarti sebagai hukum. Subdit Bantuan Hukum. Mengajukan rancangan UUD yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. M. Hukum Tata Pemerintahan yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyediakan tiga program studi pada jenjang Sarjana Terapan (D4) antara lain: Kependudukan dan Catatan Sipil, Praktik Perpolisian Tata Pamong, Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. URGENSI PENEGAKAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN Murtir Jeddawi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan, Gowa-Indonesia DOI:. Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. Setelah kematiannya, Kim Jong Un mengambil posisi itu, dan dia diangkat menjadi ketua Komisi Urusan Negara pada saat pembentukannya. Â Hukum administrasi negara (administrative law) cabang ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan. Hukum tata Negara adalah hukum mengenai organisasi Negara pada umumnya (hubungan penduduk dengan Negara, pemilihan umum,kepartaian, cara. Ilmu Pemerintahan Kode Mata Kuliah : 023301 Semester/ TA. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Hukum Tata Negara, Ilmu Pemerintahan sangat erat kaitannya dengan hukum tata negara, karena keduanya sama-sama memiliki objek materia yang sama, yaitu negara. Hukum Administrasi Negara. Pertama: Hukum Peraturan Perundang-undangan atau the law of the legislative process (regelaarsrecht) 2. 17 Juni 2022 | 1 tahun lalu. 1 adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan”, dalam “Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014,” makalah dalam Colloquium Membedah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Mengenal Hukum Tata Pemerintahan Dra. Tata Pemerintahan. Perbuatan hukum publik dibagi lagi menjadi dua yaitu hukum public bersegi dua dan hukum publik bersegi dua. PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Kementerian Tenaga Kerja memberikan penghargaan dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan tahun 2023 kepada. Hendrik Salmonm, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Sasi Vol. Download Free PDF View PDF. Aturan-aturan di bidang ekonomi; b. Hukum Tata Pemerintahan otonom dalam penamaannya berbeda antara perguruan tinggi dan kelembagaan negara. Pemerintahan Legalistik dan spiritualistik, Cendekia Press, Bandung Mochtar Mas’oed, 1994, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka2. Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan. Alumni, Bandung, 1997. Pengertian tata hukum di Indonesia menurut Ishad adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang ditata. disusun oleh: edo abdullah (191502665) klara rika soro (191502670) marjuni (191502674) sesilia herna (191502679) sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (stkip) persada khatulistiwa sintang. “governance/tata kelola pemerintahan” berarti pelaksanaan kekuasaan untuk mengelola urusan suatu negara). Kendala utama yang sering kali dihadapi dalam suatu. ISBN. Buku Materi Pokok (BMP) IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan ini membahas seputar ruang lingkup yang berkaitan dengan hukum tata pemerintahan, seperti sumber. Ternyata kata pemerintahan atau pemerintah memiliki banyak arti atau. kolusi dan napotisme serta penyalanggunaan jabatan pemerintahan, penegakan hukum yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya hukum tumpul keatas dan tajam kebawah dan kualitas pelayanan masyarakat yang buruk seolah-olah. Faried Ali - Nama Orang; Nurlina Muhidin - Nama Orang; Aep Gunarsa - Nama Orang; Hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan pihak yan diperintah tidak saja mejadi suatu hubungan yang berlangsung dalam kerangka pemerintahan, akan tetapi ia menjadi suatu kerangka hubungan hukum yang secara. Kekuasaan negara merupakan sarana untuk menjalankan wewenang guna mengatur seluruh rakyat agar bisa mencapai keadilan, kemakmuran dan keteraturan yang setara. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. com - Jepang dikenal sebagai negara yang menganut sistem monarki konstitusional. Pengertian Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi Negara mempunyai 2 arti,. Baca juga: Pengertian Hukum Tata Negara menurut Para Ahli Ahmad Sukardja mengemukakan terdapat beberapa ruang lingkup Hukum Tata Negara, yaitu. Hukum Tata Pemerintahan. sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan dan bukan hanya dari hukum positif. Hukum tata negara Hindia Belanda berlaku di Indonesia ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. I. 3 Sistem Hukum Indonesia. aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak. 2. . Tindakan Hukum Pemerintahan (Rechtshandelingen) dapat dibagi menjadi :. Disini yang. 96Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Puji Astuti, M. tugas 3 mata kuliah hukum tata pemerintahan disusun oleh nama : andi muh. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya Tugas Hukum Administrasi Negara A. hum. Jimly. Prof. 2 Dalam bidang tata usaha negara tersebut dapat timbul sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataudianggap tahu hukum Ius Curia Novit dan juga corong undang-undang, akan tetapi dalam menentukan penyalahgunaan wewenang tersebut bukanlah domain dari Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), melainkan adalah domain dari Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. KOMPAS. Hukum Adminis trasi Nega ra (yang disebut pula Hukum Tata Pemerintahan) adalah mengenai pelaksanaan tugas pemerintah oleh subyek hukum yang. Email. 4. merupakan bagian dari hukum Tata Negara. 47) bahwa rumusan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 mengandung unsur-unsur: -penetapan tertulis, -Badan atau Pejabat TUN, -tindakan hukum tata usaha negara, -peraturan perundang-undangan yang berlaku, -konkret, -individual, -final, dan -akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Abstrak. “Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan. Soekarno Km. Dalam UU AP ini diatur mengenai tata. HUKUM TATA PEMERINTAHAN. Sri Soemantri, 1976. Negara, NGO, swasta, dan masyarakat lokal merupakan aktor-aktor yang memiliki posisi dan peran saling menyeimbangkan. tata pemerintahan yang baik yaitu. Diolah dari Indroharto, Ibid. Objek Hukum Tata Pemerintahan Hukum Tata Pemerintahan sebagai suatu kesatuan dari aturan hukum yang dimana membuat para Pejabat Pemerintah melaksanakan tugas khususnya, yaitu kesejahteraan umum. Selama masa hidupnya, Kim Jong Il juga merupakan panglima tertinggi Tentara Rakyat Korea dan sekretaris jenderal Partai Pekerja Korea (KWP). Dikutip dari Wikipedia, di dalam sistem ini terdapat kuasa dari seorang kaisar. Oleh karena itu HTP, terdiri dari 3 unsur, yaitu : a) Hukum Tata Pemerintah b) Hukum Administrasi Negara c) Hukum Tata Usaha Negara. idwewenang untuk melaksanankan urusan pemerintahan. Konsep negara hukum dan negara demokrasi juga dibahas di dalamnya. penyelenggaraan pemerintahan. sebagai wakil (vertegenwoordiger) dari jabatan pemerintahan. 93: BAB 5Tindakan atau Perbuatan Pemerintahan. Dalam tata hubungan pemerintah dengan masyarakat dikenal berbagai konsep seperti hukum administrasi negara, hukum tata pemerintahan atau hukum tata negara maupun hukum pelayanan publik. Sumber Hukum Tata Negara. MH FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kontrak Belajar Tata Tertib •Bobot matkul HTP= 3 sks • Diwajibkan menggunakan busana, sepatu yang pantas •Dengan Asumsi 14 Kali Pertemuan • Berlaku sopan antar sesama, pengajar dan civitas akademika •Dalam Pertemuan terdiri beberapa evaluasi yaitu. Pemerintahan Legalistik dan spiritualistik, Cendekia Press, Bandung Mochtar Mas’oed, 1994, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, PustakaHukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori,sertakonsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketetapan pemerintahan daerah Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan 1 Pengertian, Kedudukan dan Obyek hukum Pemerintahan Daerah 2Perbuatan administrasi Negara atau perbuatan tata usaha Negara merupakan terjemahan dari bestuurhandelingen yang hakikatnya berfungsi untuk mewujudkan tujuan Negara kesejahteraan tersebut. 12. Aturan-aturan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; c. Hakekat Penyelenggaraan Pemerintahan…. UU Kepegawaian 1999, UU No. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Tata Negara mengatur tentang hubungan antara subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari. Terdapat tiga sebutan aturan hukum yang berkaitan dan memiliki fungsi legal untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara l. 4 Ibid. email:. Secara sederhana, hukum administrasi negara (HAN) atau yang juga dikenal sebagai hukum tata pemerintahan adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari. Tata Pemerintahan. 2017 • Wita Dwi Anugrah Valentine. PERANAN BADAN PETIMBANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN. A. 2 Ibid. Si. Hukum Tata Pemerintahan Heteronom adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Pada mulanya, Hukum Administrasi Negara menjadi bagian dari Hukum Tata Negara, tetapi karena perkembangan masyarakat dan studi hukum dimana ada tuntutan akan munculnya kaidah. UU Nurul Huda, Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum. Tujuan Hukum Tata Usaha Negara : Memberikan batasan dan wewenang kepada penyelenggara negara. 32 Tahun 2004. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “tindakan hukum Tata Usaha Negara” adalah perbuatan hukum . Kegiatan Belajar 1 mengemukakan istilah dalam Hukum Tata Pemerintahan; Kegiatan Belajar 2 mengemukakan ruang lingkup Hukum Tata Pemerintahan dalam ilmu hukum; Kegiatan Belajar 3 mengemukakan definisi Hukum Tata Pemerintahan; serta Kegiatan Belajar 4 mengemukakan Hukum Tata Pemerintahan. Dengan kata lain bagaimana manusia bertingkah. c. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute ). Hukum Tata Pemerintahan yang. dan sejahtera, serta perlunya pengaturan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.